ARTIKEL TERBARU

Guru Profesional
19 September  2019

Dilematika BPJS
15 September  2019

Tahun Baru 1441 Hijriyah Sebagai Momentum Menjalin Ukhuwah
12 September  2019

Tahun Baru Hijriyah 1441 H Sebagai Momentum Merajut Kebhinekaan Bangsa
9 September  2019

Relokasi Ibukota, Segenting Apa?
1 September  2019

Korelasi Profesionalisme dengan Kenyamanan Kerja
26 Agustus  2019

Pendidikan Muhammadiyah di Era Digital
31 Desember  2018

Pendidikan Madrasah di Era Digital
31 Desember  2018

Jalan Terjal Menjadi (C)PNS
31 Desember  2018

Fenomena Klithih
31 Desember  2018

Bencana Alam Dilihat dari Perspektif Agama
31 Desember  2018

Belajar dari SKD CPNS 2018
31 Desember  2018

Guru Milenial
9 Desember  2018

Pembentukan Bayangan Pada Mikroskop
13 September  2018

Pembentukan Bayangan Pada Lup
16 July  2018

Pembentukan Bayangan Pada Mata
13 July  2018

Pembentukan dan Sifat-sifat Bayangan Pada Lensa Cekung
25 Juni  2018

Pembentukan dan Sifat-sifat Bayangan Pada Lensa Cembung
25 Juni  2018

Pembentukan dan Sifat-sifat Bayangan Pada Cermin Cekung
24 Juni  2018

Pembentukan dan Sifat-sifat Bayangan Pada Cermin Cembung
22 Juni  2018


Selamat datang di portal ini. Jangan lupa saran, kritik dan komentarnya untuk perbaikan dan penyempurnaan web. Terimasih atas kunjungan dan partisipasi Anda. Salam sukses...



WA. 0831-0519-9711 (Dicks-Dix)


Dilematika BPJS
 

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU No. 24/ 2011 yang bertujuan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional sebagaimana yang diamanatkan UU No. 40/ 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU No. 24/ 2011 mewajibkan setiap warga negara untuk menjadi peserta program jaminan sosial. Pemerintah menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. Pemerintah berkewajiban untuk mendaftarkan peserta Jamkesda / Jamkesmas menjadi peserta BPJS. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara bertanggungjawab terhadap seluruh penduduk Indonesia dari sektor jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Pemerintah Indonesia secara khusus memberi tugas penting pada BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan jaminan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Semua masyarakat sipil, PNS, TNI/POLRI, Veteran, Penisunan PNS, dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain. Pada prakteknya peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kategori, yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) dan bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI).

Catatan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan menunjukkan defisit sebesar Rp. 9,7 Triliun pada 2016, Rp. 9,75 Triliun pada 2017 dan Rp. 9,1 Triliun pada 2018. Tren defisit BPJS sejak awal pendirian menjadi sorotan tidak hanya dari pemerintah, masyarakat pun patut bertanya, kenapa BPJS selalu defisit? Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kenaikan iuran kelas mandiri I dari Rp. 80 ribu menjadi Rp. 160 ribu per orang per bulan. Untuk peserta kelas mandiri II dinaikkan dari Rp. 59 ribu per bulan menjadi Rp. 110 ribu. Sementara, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari Rp. 25.500 per bulan menjadi Rp. 42 ribu. ).

Menaikkan iuran BPJS memang merupakan obat mujarab dan solusi cepat untuk menutup defisit anggaran. Akan tetapi presentase kenaikan perkelas harus betul-betul dikaji secara komprehensif sehingga tidak merugikan dan menambah beban ekonomi masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Ada baiknya juga jika pemerintah sebelum memutuskan kenaikan iuran BPJS terlebih dulu menelusuri dan mengurai dengan seksama akar permasalahan ketidaknormalan anggaran BPJS. Dengan kata lain, pemerintah memperbaiki mekanisme dan sistem pembayaran, pengelolaan dan penyaluran dana BPJS, tanpa harus membebankan defisit anggaran kepada masyarakat. Menaikkan iuran BPJS dapat diambil jika ada perbaikan sistem terlebih dahulu, aturan ketat pengajuan klaim dan transparansi penggunaan atau penyaluran dana.

Ada beberapa faktor yang ikut andil defisitnya anggaran BPJS, pertama, ketidaktertiban masyarakat dalam membayar iuran BPJS alias nunggak pembayaran bahkan sampai berbulan-bulan. Masyarakat yang (masih) merasa sehat, sedangkan kondisi ekonomi pas-pasan lebih santai dalam memenuhi kewajiban membayar. Ditambah aturan hukum yang kurang mengikat terhadapa para penunggak ini. Kedua, tidak adanya syarat waktu antara pendaftaran peserta BPJS dengan pengajuan klaim. Baru ikut BPJS beberapa bulan tetapi ternyata mangajukan klaim perawatan di Rumah Sakit tentu secara rasio antara iuran dan biaya perawatan tidak seimbang, sehingga BPJS menalangi dana dari iuran orang lain. Ketiga, pola dan gaya hidup tidak sehat dari sebagian besar masyarakat. Kondisi perubahan zaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi berpengaruh terhadap pola dan gaya hidup masyarakat seperti konsmtif, kurang olahraga, serba praktis, makanan tidak higienis, kondisi mental dan kejiwaan yang tidak terkontrol. Di sisi lain semakin banyak penyakit yang harus ditanggung menggunakan BPJS Kesehatan. Belum lagi ketidakhati-hatian dalam bekerja atau berkendaraan yang menyebabkan kecelakaaan. Hal ini menyebabkan tingkat pengajuan klaim semakin meningkat tidak sebanding dengan iuran masuk. Keempat, biaya perawatan dan harga obat yang naik. Dari sisi peserta BPJS perawatan dan pengobatan memang gratis karena berlaku subsidi silang, akan tetapi secara akumulatif mengurang kas BPJS. Kelima, kurang transparansi dan tanggungjawab dari perusahaan dalam menentukan besarnya premi yang harus disetor ke BPJS, seperti manipulasi gaji/upah karyawan. Keenam, potensi penyalahgunaan regulasi dengan memberikan pelayan rumah sakit lebih tinggi dari seharusnya. Ketujuh, jumlah pembayaran oleh masyarakat per bulan yang masih di bawah iuran manfaat yang diterima, ditambar besarnya premi yang dibayar masyarakat tidak seragam, tergantung kelas dan status kerja dan ekonomi. Padahal penyakit dan kecelakaan tidak memandang status apapun. Subsidi silang akan efektif jika ada rasio yang seimbang antara premi yang dibayar masyarakat secara keseluruhan dengan telaah biaya perawatan atau pengobatan. ).

Menaikkan premi BPJS tanpa mengevaluasi dan mereformasi sistem dan birokrasi hanya akan menjadi solusi sesaat. Bahkan masyarakat belum tentu akan mentaati peraturan baru, malah sebaliknya semakin menunggak dan skeptis. Di sisi lain, membiarkan anggaran BPJS ?njomplang? dan defisit akan memperberat subsidi pemerintah sehingga mempengaruhi porsi APBN dan berpengaruh terhadap prioritas anggaran Negara yang lain. Belum lagi pihak-pihak tidak bertanggungjawab akan memainkan isu sosial politik untuk menggoyang pemerintah. Oleh karena itu perlu kesadaran semua pihak untuk menyelamatkan neraca BPJS, karena kesehatan adalah kebutuhan vital setiap orang. Dengan kondisi anggaran yang tidak defisit berdampak pada kestabilan APBN, ketenangan masyarakat, kesigapan fasilitas kesehatan (faskes) bahkan kekondusifan sosial politik bangsa dan negara.