ARTIKEL TERBARU

Guru Profesional
19 September  2019

Dilematika BPJS
15 September  2019

Tahun Baru 1441 Hijriyah Sebagai Momentum Menjalin Ukhuwah
12 September  2019

Tahun Baru Hijriyah 1441 H Sebagai Momentum Merajut Kebhinekaan Bangsa
9 September  2019

Relokasi Ibukota, Segenting Apa?
1 September  2019

Korelasi Profesionalisme dengan Kenyamanan Kerja
26 Agustus  2019

Pendidikan Muhammadiyah di Era Digital
31 Desember  2018

Pendidikan Madrasah di Era Digital
31 Desember  2018

Jalan Terjal Menjadi (C)PNS
31 Desember  2018

Fenomena Klithih
31 Desember  2018

Bencana Alam Dilihat dari Perspektif Agama
31 Desember  2018

Belajar dari SKD CPNS 2018
31 Desember  2018

Guru Milenial
9 Desember  2018

Pembentukan Bayangan Pada Mikroskop
13 September  2018

Pembentukan Bayangan Pada Lup
16 July  2018

Pembentukan Bayangan Pada Mata
13 July  2018

Pembentukan dan Sifat-sifat Bayangan Pada Lensa Cekung
25 Juni  2018

Pembentukan dan Sifat-sifat Bayangan Pada Lensa Cembung
25 Juni  2018

Pembentukan dan Sifat-sifat Bayangan Pada Cermin Cekung
24 Juni  2018

Pembentukan dan Sifat-sifat Bayangan Pada Cermin Cembung
22 Juni  2018


Selamat datang di portal ini. Jangan lupa saran, kritik dan komentarnya untuk perbaikan dan penyempurnaan web. Terimasih atas kunjungan dan partisipasi Anda. Salam sukses...



WA. 0831-0519-9711 (Dicks-Dix)


Relokasi Ibukota, Segenting Apa?
 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota negara baru, Senin (26/8/2019). Pengumuman resmi ini menyusul pernyataannya yang bakal memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Perpindahan ibukota suatu Negara harusnya melalui kajian yang komprehensif, karena berpengaruh luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan dari suatu bangsa tercermin dari bagaimana keadaan ibukotanya. Suatu wilayah dijadikan ibukota negara tentu dengan pertimbangan khusus melibatkan berbagai faktor :

Faktor historis
Indonesia pernah mengalami perpindahan ibukota sampai tiga kali dengan sebab darurat (agresi militer). Ibukota dari Jakarta pindah ke Yogyakarta, kemudian ke Bukittinggi (Sumatra Barat) dilanjut ke Bireuen (Aceh) kemudian kembali ke Jakarta lagi. Kondisi Negara saat itu sangat labil, bahkan mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Jika digeneralisasi dengan saat ini kurang tepat, tidak ada keadaan genting, apalagi agresi militer dari negara lain. Kondisi negara Indonesia saat ini dalam keadaan stabil dari segi keamanan maupun politik. Secara historis, perpindahan ibukota sangatlah sakral, tidak sekedar pindah lokasi semata. Bahkan merupakan kepingan sejarah perjuangan bangsa yang wajib diketahaui oleh anak bangsa sampai kapanpun. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, termasuk kronologis perjuangannya. Alasan perpindahan ibukota yang tak berdasar akan menggerus nilai-nilai sejarah bangsa. Memori dan ikatan kejiwaan terhadap sejarah bangsa oleh generasi yang akan datang semakin pudar, bahkan raib sehingga meruntuhkan nilai-nilai nasionalisme. Generasi yang tidak memahami sejarah bangsanya akan tergadaikan rasa cinta tanah air dan bangsanya, berakibat muncul paham-paham sektarian dan memicu disintegrasi bangsa.

Faktor sosial politik
Kondisi sosial politik bangsa Indonesia pasca reformasi 1998 cenderung stabil. Adanya beberapa gejolak politik yang ditandai dengan berbagai demo belum terlalu mambahayakan politik nasional. Hanya dibutuhkan legalitas dan keadilan hukum untuk meredam berbagai permasalahan sosial politik yang terjadi. Selama pemerintah mampu menjamin keadilan, transparansi dan komitmen dalam menegakkan berbagai peraturan maka tidak perlu khawatir akan terjadi makar atau tindakan inkonstitusional lainnya. Jika alasan perpindahan ibukota karena faktor sosial politik maka sangat tidak masuk akal. Seandainyapun pindah, tidak ada jaminan tidak akan terjadi gejolak di ibukota yang baru, selama hukum tidak berlaku sebagai panglima.

Faktor demografi
Sebagai ibukota, Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia. Wajar jika penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia berbondong-bondong datang ke Jakarta sekedar mengais rezeki. Ini menjadi salah satu bukti terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah. Alasan pindah ibukota karena faktor demografi tidak pas, pemerintah cenderung lepas tangan dari permasalahan ibukota. Justru pemerintah harus gencar melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, baik pembangunan infrastruktur, pembangunan industri maupun pembangunan SDM. Perpindahan ibukota tanpa dibarengi dengan pemerataan pembangunan hanya akan menimbulkan perpindahan konsentrasi massa.

Faktor geografis
Letak Jakarta yang ada di pulau Jawa masih strategis untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan perkembangan teknologi infrastruktur, transportasi dan informasi sangatlah fleksibel dan cepat dalam menjalin komunikasi antar daerah dan dengan negara lain. Harus dipahami bahwa posisi ibukota tidak harus ditengah-tengah suatu negara. Dari tinjauan kerawanan terhadap bencana alam, saat ini dan beberapa tahun kedepan Jakarta masih aman, baik dari gempa bumi, letusan gunung maupun angin puting beliung. Hanya masalah banjir yang masih menjadi PR pejabat terkait, itupun bukan salah alam, tetapi salah kelola tata ruang kota dan prilaku warga masyarakat yang tidak tertib tentang sampah. Selain pentingnya pendidikan lingkungan bagi warga, juga perlu koordinasi dengan pemerintah daerah lain untuk mengantisipasi banjir kiriman maupun luapan dari sungai, seperti pembuatan waduk, penertiban pembangunan perumahan, pengerukan DAS dan sebagainya. Jika kedua masalah klasik di atas dapat diselesaikan maka nyaris tidak ada masalah bencana di Jakarta.

Faktor ekologi
Kondisi Jakarta sebagai ibukota negara sudah terlanjur sebagai kawasan beton dan gedung, sehingga tinggal pengelolaannya, seperti penghijauan, taman kota, pembuatan paru-paru kota, supaya Jakarta menjadi kota sehat dan ramah lingkungan. Jika harus pindah ke Kalimantan maka terjadi pembebasan ribuan hektar lahan perkebunan, pertanian maupun hutan untuk dijadikan jalan-jalan beraspal, gedung-gedung megah, perkantoran dan sebagainaya. Hal ini mengancam konservasi dan kelestarian alam, flora fauna lambat lain menuju kepunahan, terdesak oleh hiruk pikuk ibukota. Pulau Kalimantan selama ini menjadi salah satu paru-paru dunia, ikut andil dalam menyejukkan bumi dan mengurangi efek pemanasan global. Tidak bisa dihindari akan terjadi eksploitasi besar-besaran di Kalimantan jika menjadi ibukota negara. Rentetan dan efek domino pembangunan ibukota pasti merembet ke pembangunan hotel, tempat hiburan, pusat bisnis, properti, industri dan sebagainya.

Faktor finansial
Kebutuhan pendanaan untuk pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, 19% (Rp 93,5 triliun). Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang stagnan ditambah beban hutang mencapai 4000an Triliun per April 2019 sangat riskan dalam menjaga stabilitas APBN dan kondisi moneter kedepannya. Terkecuali jika pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kondisi moneter yang sehat maka sangat mendukung perpindahan ibukota. Dana sebesar itu jika dialokasikan untuk menata Jakarta, dari sisi transportasi, infrastruktur, DAS sudah lebih dari cukup. Bahkan dapat dialokasikan untuk pemerataan ke sejumlah wilayah Indonesia sebagai dana pembangunan daerah, proyek padat karya, pembangunan industri-industri, bantuan UKM-UKM dan sebagainya. Kondisi gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang masih layak sangat disayangkan jika akan terbengkalai bahkan dibongkar, yang tentu menghanguskan biaya miliaran rupiah.

Demikian beberapa faktor yang perlu diperhitungkan dalam merelokasi ibukota negara. Jangan sampai perpindahan ibukota hanya didasari kepentigan politik ataupun deal-deal bisnis. Repuatasi dan masa depan bangsa dipertaruhkan. Pengalaman dari proyek-proyek pemerintah pada masa lalu banyak yang terbengkelai, mangkrak dan tidak ada tindaklanjutnya. Dengan alokasi biaya yang besar perlu dipertimgkan matang dampak, konsekuensi dan urgensinya bagi kepentingan rakyat. Rakyat hanya butuh keadilan, hukum ditegakkan, lapangan kerja tersedia, keamanan, murah sandang pangan dan hidup sejahtera. Andaikan pemerintah tetap ngotot pindah ibukota hendaknya melibatkan masyarakat secara keseluruhan atau minimal koordinasi dengan DPR membentuk tim atau panitia khusus ibukota, sehingga terjadi kesepakatan, kejelasan, transparansi dan kontrol dari rakyat. Jangan sampai proyek rakasasa ini hanya menjadi sandungan dan beban pembangunan bangsa, pada saat yang lain banyak permasalahan bangsa yang lebih perlu diprioritaskan untuk saat ini, seperti ancaman disintegrasi, ketimpangan hukum dan jaminan keamanan masyarakat, kondisi moneter dan sebagainya.